Minggu, 28 Oktober 2012
Marisi Butar-Butar: PENGATURAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN...
Marisi Butar-Butar: PENGATURAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN...: PENGATURAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN BUMN TERKAIT KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF STUFENBAU THEORY ...
Sabtu, 27 Oktober 2012
PENGATURAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN BUMN TERKAIT KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF STUFENBAU THEORY
PENGATURAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN
BUMN TERKAIT KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF STUFENBAU THEORY
Oleh
:
Marisi Butar-Butar
Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Medan
2012
A. Pendahuluan
Pengaturan pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi pemerintah
berlakulah Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah. Hal ini berbeda dengan pengaturan barang dan jasa di lingkungan
Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada BUMN berlaku Peraturan Menteri BUMN No.
PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
Badan Usaha Milik Negara. Kekhususan ini diberlakukan karena BUMN merupakan
suatu bentuk badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki
oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
negara yang dipisahkan.[1]
Tetapi walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan apabila BUMN tersebut belum
mempunyai pedomannya sendiri untuk melakukan pengadaan barang dan jasa, tunduk
kepada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.[2]
Namun, sebaiknya untuk BUMN tunduk kepada Peraturan Menteri BUMN No.
PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
Badan Usaha Milik Negara dikarenakan kekayaan BUMN adalah kekayaan negara yang
dipisahkan.
Makna “kekayaan negara yang dipisahkan” merujuk pada pemaknaan bahwa
BUMN adalah badan hukum mandiri yang pertanggungjawabannya dan kekayaannya
terpisah dari pemiliknya (dalam hal ini Negara). Secara teoritis, salah satu
karakteristik utama dari badan hukum adalah memiliki kekayaan sendiri yang
terpisah dari kekayaan pemiliknya (Pemegang Saham). Hal ini sejalan dengan
doktrin separate legal entity yang
lazim dianut dalam hukum perseroan di Indonesia. Kekayaan badan hukum yang
terpisah ini merupakan kekayaan mandiri dari badan hukum itu, dan bukan
merupakan kekayaan pemiliknya. Kekayaan yang terpisah inilah merupakan jaminan
dari seluruh perikatan yang dilakukan oleh badan hukum mandiri tersebut. Dalam
perspektif ini, BUMN sebagai badan hukum, adalah legal entity yang berbeda dengan pemiliknya (Negara), pengurusannya
tunduk pada prinsip-prinsip korporasi yang sehat, dijalankan oleh organ badan
hukum itu sendiri, dan memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan
Negara sebagai pemiliknya. Dengan karakteristik inilah memungkinkan BUMN
dikelola secara fleksibel sebagai usaha yang mandiri.[3]
Terkait dengan The General System
Theory yang dikemukakan oleh Ludwig von Bertalanffy dan teori yang
dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam Lord
Lloyd of Hampstead mengenai struktur hukum yang sistematis dan hierarkis.
Rasionalitas dari pernyataan ini adalah bahwa tidak mungkin ada satu peraturan
hukum yang berdiri sendiri dalam suatu ruang hampa karena objek yang diaturnya
juga tidak mungkin lepas dari pengaruh norma-norma hukum yang lain. Norma hukum
ini harus saling bekerja sama dan saling menunjang dalam suatu sistem hukum
menuju suatu titik tujuan bersama yakni berupa kesejahteraan seluruh anggota
masyarakat. Norma hukum spesifik, yakni norma hukum moneter dan perbankan,
harus sejalan dengan rangkaian norma hukum lainnya. Dengan kata lain, norma
hukum spesifik tersebut haruslah ditetapkan agar norma tersebut saling
menunjang norma hukum lainnya. Apabila terjadi pertentangan antara norma hukum,
maka hakim wajib meluruskan antimoni ini sehingga hukum tetap dapat bekerja
dalam suatu sistem. Itulah sebabnya pembahasan mengenai legal system menyatakan bahwa suatu proses konvergensi terjadi
dalam keseluruhan hukum yang merupakan suatu sistem yang kompleks, namun
teratur dan tertata rapi.[4]
Apabila dikaitkan antara Stufenbau
Theory dengan pengaturan barang dan jasa di lingkungan BUMN adalah untuk
mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan pengadaan barang dan jasa di
lingkungan BUMN. Rumusan permasalahan yang dapat ditarik adalah : Bagaimana pengaturan pengadaan barang dan jasa
di lingkungan BUMN apabila dikaitkan dengan Stufenbau
Theory – Hans Kelsen?
B. Stufenbau Theory – Hans Kelsen
Sebelum menjawab permasalahan di atas, ada baiknya untuk melihat
terlebih dahulu mengenai Stufenbau
Theory. Hans Kelsen mengembangkan sebuah Teori Hukum Murni (General Theory of Law and State). Aliran
Teori Hukum Murni merupakan suatu pengembangan dari teori mazhab positivisme,
yang menitikberatkan pada inti ajarannya mengenai hukum dapat dibuat dari
undang-undang. Menurut W. Friedman, inti ajaran Teori Hukum Murni adalah[5] :
1.
“Tujuan teori
hukum, seperti tiap ilmu pengetahuan adalah untuk mengurangi kekacauan dan
kemajemukan menjadi kesatuan;
2.
Teori hukum
adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang
seharusnya;
3.
Hukum adalah
ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam;
4.
Teori hukum
sebagai teori tentang norma-norma, tidak ada hubungannya dengan daya kerja
norma-norma hukum;
5.
Teori hukum
adalah formal, suatu teori tentang cara menata, mengubah isi dengan cara yang
khusus;
6.
Hubungan antara
teori hukum dan sistem yang kas dari hukum positif adalah hubungan apa yang
mungkin dengan hukum yang nyata”.
Selain ajaran Teori Hukum Murni, Hans Kelsen mengemukakan Teori Hierarki
Norma Hukum (Stufenbau Theory – Stufenbau
des Recht). Ajaran Stufenbau
berpendapat bahwa sistem hukum itu merupakan suatu hierarki dari hukum. Pada
hierarki itu, suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan yang
lebih tinggi dan ketentuan yang tertinggi ini adalah Grundnorm atau norma dasar yang bersifat hipotetis. Ketentuan yang
lebih rendah merupakan konkretisasi dari ketentuan yang lebih tinggi.[6]
Stufenbau adalah mengenai keberlakuan kaidah hukum. Keberadaan kaidah yang lebih
rendah ditentukan oleh kaidah yang lebih tinggi dengan demikian kaidah konkrit
berlaku berdasarkan kaidah abstrak, sedangkan kaidah abstrak berlaku
berdasarkan kaidah dasar atau grundnorm.[7]
Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen,
yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiasky disebut dengan theorie von stufenbauder rechtsfordnung. Susunan norma menurut
teori tersebut, antara lain[8] :
1.
“Norma
fundamental negara (staatsfundamentalnorm);
2.
Aturan
dasar negara (staatsgrundgesetz);
3.
Undang-Undang
formal (formell gesetz); dan
4.
Peraturan
pelaksanaan dan peraturan otonom (verordnung
en autonome satzung)”.
Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam
hubungannya dengan sesamanya atau dengan lingkungannya. Istilah norma berasal
dari bahasa Latin, atau kaidah dalam bahasa Arab, dan sering juga disebut
pedoman, patokan atau aturan dalam bahasa Indonesia. Suatu norma itu, baru ada
apabila terdapat lebih dari satu orang, karena norma itu pada dasarnya mengatur
tata cara bertingkah laku seseorang terhadap orang lain, atau terhadap
lingkungannya. Norma hukum itu dapat dibentuk secara tertulis ataupun tidak tertulis
oleh lembaga-lembaga yang berwenang yang membentuknya, sedangkan norma moral,
adat, agama, dan lainnya terjadi secara tidak tertulis, tumbuh dan berkembang
dari kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Hal ini memperlihatkan
bahwa seluruh sistem hukum mempunyai suatu struktur piramidal, mulai dari yang
abstrak (ideologi negara dan undang-undang dasar) sampai yang konkret
(peraturan-peraturan yang berlaku).[9]
C. Pengaturan Pengadaan Barang dan
Jasa di Lingkungan BUMN Apabila Dikaitkan Dengan Stufenbau Theory – Hans Kelsen
Sejak awal para pendiri bangsa (founding
fathers) telah menyadari bahwa Indonesia sebagai suatu kolektivitas politik
tidak memiliki modal yang cukup untuk melaksanakan pembangunan ekonomi,
sehingga Negara yakni Pemerintah mengambil peranan yang cukup penting dalam
kegiatan ekonomi.[10] Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 33 Ayat (2)
dan (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi sebagai berikut :
(2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi
Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat”.
Dalam
kaitannya di atas, dirasa perlu untuk meningkatkan seluruh kekuatan ekonomi
nasional baik melalui regulasi sektoral maupun kepemilikan Negara terhadap
unit-unit usaha tertentu dengan maksud untuk memberikan manfaat
sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, selama Pasal 33
Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia masih tercantum dalam
konstitusi maka selama itu pula keterlibatan pemerintah dalam perekonomian
Indonesia masih diperlukan.[11]
Dalam hal penyertaan modal yang dilakukan pemerintah juga berpijak dari Pasal
33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ini.
Selanjutnya, diatur lagi berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, bahwa :
“Presiden mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”,
dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa : “Dewan Perwakilan
Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang”. Berdasarkan kedua pasal
yang disebutkan tadi, maka diundangkanlah Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai landasan berpijak dalam
melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Tetapi untuk BUMN, tidak tunduk kepada
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tersebut melainkan kepada Peraturan
Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
Pasal 99, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian,
Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, menyatakan
bahwa :
(1)
“Pengadaan
barang dan jasa oleh BUMN yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
(2)
Direksi BUMN
menetapkan tata cara pengadaan barang dan jasa bagi BUMN yang bersangkutan,
selain pengadaan barnag dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri;
(3)
Pedoman umum dan
tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan
prinsip-prinsip efisiensi dan transparansi”.
Atas dasar perintah melalui Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.
45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan
Usaha Milik Negara dikeluarkanlah Peraturan Menteri BUMN No PER-05/MBU/2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik
Negara. Selanjutnya melalui Pasal 5 Peraturan Menteri BUMN No PER-05/MBU/2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik
Negara yang memerintahkan Direksi BUMN untuk mengeluarkan pengaturan mengenai
pengadaan barang dan jasa di lingkungannya maka setiap Direksi BUMN dapat
mengeluarkan pengaturan untuk itu. Contohnya pada PT. Perkebunan Nusantara III
(Persero), pengaturan mengenai pengadaan barang dan jasa dikeluarkan melalui
Surat Keputusan Direksi PTPN. III No. 3.12/SKPTS/09/2012 tentang Pedoman
Pengadaan Barang dan Jasa PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Edisi VI –
2012.
Banyak sekali pengaturan mengenai BUMN dan pengelolaannya. Untuk tidak
membingungkan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan tentang pengadaan
barang dan jasa pada BUMN dapat dilihat pada gambar berikut :
Gambar
Hierarki Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengadaan Barang dan Jasa
BUMN di PTPN III
Sumber : Data Primer yang
diolah.
Dari gambar di atas, dapat dilihat menggunakan Stufenbau Theory yaitu ada ikatan azas-azas hukum, hukum menjadi
suatu sistem, ilmu hukum memenuhi syarat sebagai ilmu dengan objek yang bisa
ditelaah secara empiris dengan analisa data yang logis dan rasional.[12]
Contoh objek studi adalah PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), jadi
peraturan perundang-undangannya juga yang berkaitan dengan PT. Perkebunan
Nusantara III (Persero).
Menurut
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
jenjang-jenjang tersebut dapat dilihat, sebagai berikut[13] :
a.
“UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.
Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat;
c.
Undang-Undang/Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d.
Peraturan
Pemerintah;
e.
Peraturan Presiden;
f.
Peraturan Daerah
Provinsi; dan
g.
Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota”.
Pancasila
adalah sebagai Norma Dasar (grundnorm)
dalam Teori Stufenbau, memperlihatkan
bahwa seluruh sistem hukum mempunyai suatu struktur piramidal, mulai dari yang
abstrak (ideologi negara dan undang-undang dasar) sampai yang konkret
(peraturan-peraturan yang berlaku).[14]
Dalam hal kedudukan Surat
Keputusan Direksi PTPN. III No. 3.12/SKPTS/09/2012 tentang Pedoman Pengadaan
Barang dan Jasa PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Edisi VI – 2012 disini adalah sebagai hasil dari perintah Pasal 5
Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, menyatakan bahwa :
(1)
“Cara Pengadaan
Barang dan Jasa disesuaikan dengan kebutuhan Pengguna Barang dan Jasa serta
dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2
dan best practice yang berlaku;
(2)
Cara Pengadaan
Barang dan Jasa dapat dilakukan dengan cara antara lain tetapi tidak terbatas
pada :
a.
Pelelangan
terbuka, atau seleksi terbuka untuk jasa konsultan, yaitu diumumkan secara luas
melalui media massa guna memberi kesempatan kepada Penyedia Barang dan Jasa
yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan;
b.
Pemilihan
langsung, atau seleksi langsung untuk pengadaan jasa konsultan, yaitu pengadaan
barang dan jasa yang ditawarkan kepada beberapa pihak terbatas
sekurang-kurangnya 2 (dua) penawaran;
c.
Penunjukan
langsung, yaitu pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara langsung dengan
menunjuk satu penyedia barang dan jasa atau melalui beauty contest;
d.
Pembelian
langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan
demikian nilainya berdasarkan harga pasar.
(3)
Tata cara
Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih
lanjut oleh Direksi BUMN”.
Sedangkan
Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara adalah hasil dari perintah
Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian,
Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, menyatakan
bahwa :
(1)
“Pengadaan barang dan jasa oleh BUMN yang menggunakan dana
langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
(2)
Direksi BUMN
menetapkan tata cara pengadaan barang dan jasa bagi BUMN yang bersangkutan,
selain pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri;
(3)
Pedoman umum dan
tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan
prinsip-prinsip efisiensi dan transparansi”.
Selanjutnya
Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan,
Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara adalah hasil perintah dari
Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara, menyatakan bahwa : “Ketentuan
lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran
BUMN diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
D. Penutup
Apabila suatu pengaturan sudah diuji berdasarkan Stufenbau Theory dan memiliki tingkatan yang baik, maka sudah dapat
dipastikan pengaturan tersebut mengikat secara hukum. Tingkatan yang baik
artinya : tiap-tiap norma fundamental negara (staatsfundamentalnorm); Aturan dasar negara (staatsgrundgesetz); Undang-Undang formal (formell gesetz); dan Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (verordnung en autonome satzung) terisi
dengan peraturan yang ada dan memerintahkan untuk diatur oleh pengaturan yang
ada di atasnya. Selain itu juga, apabila suatu peraturan perundang-undangan
ditetapkan oleh Menteri maka sudah dapat dipastikan peraturan tersebut mengikat
sepanjang berdasarkan kewenangannya, dapat dilihat Pasal 8 ayat (2)
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan. Menteri BUMN mengatur BUMN karena merupakan kewenangannya.
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Ali, Zainuddin., Filsafat Hukum, Jakarta : Sinar Grafika,
2006.
Butar-Butar, Marisi., Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate
Governance Khususnya Prinsip Keterbukaan Dalam Proses Pengadaan Barang dan/atau
Jasa di Lingkungan BUMN Perkebunan : Studi Pada PT. Perkebunan Nusantara III
(Persero), Medan : Media Mandiri, 2012.
Darmodiharjo, Darji., dan
Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum :
Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta : Gramedia Pustaka
Utama, 1995.
Fratiwi, Sumi., “Aspek Hukum
Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara”, Medan
: Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010.
Huijbers, Theo., Filsafat Hukum, Yogjakarta : Kanisius,
1995.
Purbacaraka, Purnadi., dan
M. Chidir Ali, Disiplin Hukum,
Cetakan Keempat, Bandung : Citya Aditya Bakti, 1990.
Soeprapto, Maria Farida
Indrati., dan A. Hamid S. Attamimi, Ilmu
Perundang-Undangan : Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Yogyakarta : Kanisius,
1998.
Suhardi, Gunarto., Usaha Perbankan
Dalam Perspektif Hukum, Yogjakarta :
Kanisius, 2009.
Peraturan Terkait
Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang
Penerapan Praktek Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan
Jasa Badan Usaha Milik Negara.
Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara III
(Persero) No. 3.12/SKPTS/092012 tanggal 07 Juni 2012.
Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297.
Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724.
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
[2] Pasal 2
angka 1, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, yang menyebutkan bahwa : “Ruang lingkup Peraturan Presiden ini
meliputi : a) Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan
Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I) yang pembiayaannya baik
sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD; b) Pengadaan Barang/Jasa
untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan
Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian
atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD”.
[3] Herman
Hidayat dan Harry Z. Soeratin, dalam Marisi Butar-Butar, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Khususnya Prinsip
Keterbukaan Dalam Proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Lingkungan BUMN
Perkebunan : Studi Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), (Medan :
Media Mandiri, 2012), hal. 14.
[4] Gunarto Suhardi, Usaha Perbankan
Dalam Perspektif Hukum, (Yogjakarta :
Kanisius, 2009), hal. 14.
[6] Maria
Farida Indrati Soeprapto dan A. Hamid S. Attamimi, Ilmu Perundang-Undangan : Dasar-Dasar dan Pembentukannya,
(Yogyakarta : Kanisius, 1998), hal. 39.
[7] Purnadi
Purbacaraka dan M. Chidir Ali, Disiplin
Hukum, Cetakan Keempat, (Bandung : Citya Aditya Bakti, 1990), hal. 58-71.
[8] Darji
Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok
Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, (Jakarta :
Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 223.
[9] Stufenbau Theory dikembangkan
oleh beberapa pemikir, antara lain : Merkl, Kelsen, Hart. Pada intinya teori
ini dimaksudkan untuk menyusun suatu hierarki norma-norma, sehingga
berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Teori ini memang diterima juga di
Indonesia, dokumen yang bersejarah tentang hal ini adalah Ketetapan MPRS No.
XX/MPRS/1966, yang berjudul : Memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib Hukum
Republik Indonesia dan tata urutan (susunan) perundang-undangan Republik
Indonesia. Sumber : Theo Huijbers, Filsafat
Hukum, (Yogjakarta : Kanisius, 1995), hal. 44.
[10] Sumi
Fratiwi, “Aspek Hukum Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan
Usaha Milik Negara”, (Medan : Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,
2010), hal. 18.
[11] Ibid.
[12] Teori Stufenbau dikembangkan oleh beberapa pemikir, yaitu : Merkl,
Kelsen, hart. Pada intinya teori ini dimaksudkan untuk menyusun suatu hierarki
norma-norma, sehingga berlapis-lapis dan berjenjang. Sumber : Theo Huijbers, Filsafat Hukum, (Yogjakarta : Kanisius,
1995), hal. 44., Lihat juga : Hans
Kelsen, Op.cit.
[13] Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang No. 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Langganan:
Postingan (Atom)